Sejumlah Pimpinan MPR/DPR sampai Elite Partai Diprediksi Gagal Lolos ke Senayan

Minggu, 20 April 2014 | 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Nama besar, posisi, dan jabatan tidak menjamin seorang calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan hasil hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sejumlah menteri, pimpinan MPR/DPR RI, hingga elite partai 

diprediksi gagal melenggang ke Senayan.

Salah satu yang diprediksi tidak lolos adalah Menteri Pertanian Suswono, yang maju sebagai caleg
Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X. Di dapil ini, PKS bersama Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperkirakan tidak mendapatkan kursi.

Hal yang sama terjadi pada Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, yang kembali jadi caleg Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapil Jawa Tengah VI, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil Jawa Tengah VIII. Lukman tak mampu meraih suara memuaskan di dapilnya yang mencakup Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Di daerah ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diprediksi akan mendapat kursi terbanyak.

Sementara itu, Taufik yang merupakan Sekretaris Jenderal PAN maju di dapil yang meliputi Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga. Di daerah ini, hampir semua partai mendapat 1 kursi, kecuali PAN, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang.

Tak hanya itu, sejumlah elite partai juga harus siap-siap meninggalkan kursi empuk DPR dan merelakannya
untuk caleg lain. Petinggi partai yang diperkirakan tidak lolos adalah Ketua Umum PBB MS Kaban dari dapil Jawa Barat V. Untuk pemilu kali ini, sejumlah lembaga survei memprediksi PBB tidak lolos ke Senayan. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar juga sulit melawan dominasi PKB, PDI-P, dan Partai Golkar.

Petinggi partai lain, seperti Taufik Basari (Nasdem) dan Ketua DPP PAN Didik J Rachbini, diperkirakan
terhenti di dapil DKI Jakarta III. Caleg yang baru saja berpindah partai, seperti caleg Hanura Yusuf Supendi (sebelumnya PKS), Lili Wahid (sebelumnya PKB), dan caleg Partai Nasdem Effendy Choirie (sebelumnya PKB), juga bakal sulit kembali ke Senayan.

Hasil hitung cepat yang dilakukan SMRC ini menarik sampel 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 545.647 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling yang terdistribusi secara proporsional di setiap dapil. Margin of error dari hasil hitung cepat ini kurang-lebih sebesar 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil hitung cepat ini bukan hasil resmi perolehan suara. Penghitungan resmi surat suara dan hasil
rekapitulasinya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada awal Mei 2014.

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Sumber Berita : Kompas.com

Artikel : PDI Perjuangan

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

PDI-P Sayangkan Demo Mahasiswa Sambut Jokowi di ITB

Kamis, 17 April 2014 | 16:17 WIB 

Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyayangkan adanya aksi demonstrasi mahasiswa saat Joko Widodo (Jokowi) datang ke Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (17/4/2014). Aksi demonstrasi itu dianggap berlebihan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah menjelaskan, kedatangan Jokowi ke ITB dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan bakal calon presiden. Ia diundang oleh Rektor ITB Akhmaloka dalam rangka penandatanganan nota kerja sama antara Pemda DKI dengan ITB. Kerja sama itu adalah pencanangan Bandung sebagai smart city yang juga melibatkan DKI Jakarta.

"Protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Bandung pada kedatangan Jokowi ke kampus ITB dengan tuduhan politisasi kampus adalah sikap yang tidak sesuai kondisi obyektifnya," kata Basarah, dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/4/2014).

Basarah mengatakan, Jokowi berhak memenuhi undangan tersebut karena kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. Sebaliknya, jika tak memenuhi undangan tersebut, Jokowi akan dianggap tak menjalankan tugasnya sebagai gubernur.

"Saat ini juga bukan masa kampanye pilpres, dan memang belum dimulai," kata Basarah.

Diberitakan sebelumnya, kedatangan Jokowi di Kampus ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut demonstrasi ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu. Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus".

Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.

Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Jokowi Disambut Demo Mahasiswa di Kampus ITB

Kompas.com Kamis, 17 April 2014 | 13:48 WIB 
Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

BANDUNG, KOMPAS.com — Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut unjuk rasa ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu.

Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus". Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. 

Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.

Di tengah kericuhan, mobil yang dinaiki Jokowi dan rektor ITB tak jadi masuk kampus. Mobil sedan hitam itu melaju menuju Jalan Ir H Juanda dan masuk ke kediaman dinas rektorat. Sementara mobil Jokowi dan rektor pergi, mobil pengawal Joko Widodo masih terjebak di kerumunan mahasiswa. Sekitar 10 menit kemudian, mobil itu baru bisa keluar dari barikade mahasiswa.

Jokowi datang ke kampus tersebut untuk memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa. Belum diketahui, apakah insiden tersebut membuat bakal capres dari PDI Perjuangan ini jadi melaksanakan kuliah umum atau tidak.

Sumber Berita : Kompas.com
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Alumni ITB Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi

Sabtu, 19 April 2014 | 16:52 WIB 
Kompas.com/Meidella Syahni Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019. 

"Kami percaya bahwa Jokowi akan mengutamakan dialog ketimbang monolog. Menjauhkan kita dari ketakutan dan teror, menegakkan kemanusiaan dan penghormatan akan HAM. Memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang dan memastikan tidak ada yang terabaikan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat," ujar Ammarsjah Koordinator Komunitas Alumni ITB. 

Deklarasi yang diikuti alumni dari tahun 1970 hingga 2005 dari berbagai jurusan ini, katanya, berangkat dari keprihatinan luar biasa dari para alumni terkait nama-nama calon presiden yang muncul selama masa pemilihan legislatif. Mereka menilai Jokowi satu-satunya calon presiden yang tidak pernah terlibat dosa masa lalu. 

Lebih lanjut Ammar mengatakan, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah akibat kesalahan masa lalu. Karena itu, katanya, tidak mungkin masyarakat akan mengembalikan negara ini kepada mereka orang-orang orde lama.

"Sebagian dari kita disini dulu pernah merintis petisi menolak Soeharto. Hari ini dengan mendukung Jokowi, dengan kata lain kita membuat petisi menolak menantu Soeharto. Jangan sampai sepuluh tahun lagi kita membuat petisi menolak cucu Soeharto," tandasnya. 

Meski banyak pihak yang meragukan kemampuan Jokowi, komunitas ini memandang persoalan bangsa memang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dalam satu periode. "Jangan sampai kita alergi pada kekuasaan lalu meninggalkan peluang untuk perbaikan. Kalau ada yang mengatakan Jokowi tidak punya visi kami tidak sepakat. Bagaimana bisa orang yang tidak punya visi bekerja menata kota Solo dan Jakarta seperti itu," katanya lagi. 

Terkait penolakan sejumlah mahasiswa ITB terhadap Jokowi beberapa hari lalu, alumni lainnya, Firdaus Ali mengatakan deklarasi ini tidak ada hubungannya dengan penolakan tersebut. Ia juga menegaskan dukungan ini tidak akan menjadi momentum sesaat. "Hari ini kita nyatakan dukungan, kalau nanti Jokowi mengecewakan kita akan bertemu lagi untuk meluruskan dia," katanya.

Penulis	: Meidella Syahni
Editor	: Wisnubrata

Sumber Berita : Kompas.Com
 
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Hasil Rapat: Koalisi PPP dengan Gerindra Batal demi Hukum!

Sabtu, 19 April 2014 | 06:42 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memutuskan, langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berkoalisi dengan Partai Gerindra, termasuk dukungan untuk pengusungan bakal calon presiden Prabowo Subianto, batal demi hukum.

Keputusan tersebut merupakan isi hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung sejak Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Bunyi putusan yang merupakan poin
kedua itu adalah:

Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Jumat (18/4/2014) bertentangan dengan AD/ART partai, dengan demikian batal demi hukum.

Keputusan soal koalisi baru dibahas dalam forum rapat pimpinan nasional merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Nasional II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan berakhir pada Minggu (9/2/2014). Menyusul manuver Suryadharma terkait Partai Gerindra, rapat harian pengurus pun memutuskan mempercepat pelaksanaan rapimnas, yaitu menjadi Sabtu siang, hari ini.

Semula, rapimnas rencananya digelar setelah proses penghitungan suara pemilu legislatif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, rapat harian semalam mengubah rencana itu dalam poin keputusan nomor 3 yang berbunyi lengkap:

Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai
sebagaimana amanat Mukernas II PPP di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.

Romahurmuziy menyatakan, keputusan yang diambil dalam rapat harian ini sah menurut hukum. Pasalnya, rapat dihadiri dan diputuskan oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. "Pasal 57 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan, Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari anggota pengurus harian. Artinya, rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 anggota PH DPP," ujar dia.

Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat. Pada Jumat petang, Suryadharma dan Prabowo menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya, kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah tersebut yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai. Ada 11 poin kesepakatan dibuat dari rapat tersebut. (Baca: "'Penentang' Suryadharma di PPP Bergerak...")

Seusai pertemuan dengan Prabowo, Suryadharma mengatakan siap mendukung Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari partai berlambang kabah ini, bahkan menyatakan terharu untuk dukungan yang tanpa pengajuan syarat tersebut.

Keputusan Suryadharma untuk merapat ke Gerindra ini sejak awal memang sudah mendapatkan penentangan dari jajaran internal partainya. Langkah Suryadharma yang secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno dianggap menyalahi hasil Mukernas PPP.

Mukernas memutuskan untuk menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Sempat muncul pula wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya hingga akhirnya mendeklarasikan koalisi itu.

---

Ikuti perkembangan
berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014
• Kisruh dalam PPP

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : KOMPAS.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

"Penentang" Suryadharma di PPP Bergerak...

Sabtu, 19 April 2014 | 05:49 WIB

AMBARANIE NADIA K.M Suryadharma Ali mendukung pencapresan Prabowo Subianto sekaligus deklarasikan koalisi PPP-Gerindra dalam jumpa pers di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (18/4/2014). Dua kubu di partai itu menggelar kegiatan yang
berbeda. "Penentang" Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mulai bersuara dan bergerak.

Pada Jumat petang, Suryadharma dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh
kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah ini yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Di antara mereka yang hadir adalah Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai.

Berikut ini hasil keputusan rapat pengurus harian DPP PPP yang ditandatangani Romahurmuziy:

1. Bahwa kehadiran dan orasi politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam
   kampanye terbuka 23 Maret 2014 di SUGBK adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsoen politik, mempertontonkan perilaku politik yang over acting dan menjatuhkan moral kader partai di semua tingkatan, merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan Mukernas II PPP dan surat instruksi DPP PPP No 1109/2013 tentang Instruksi Harian Pemenangan Pemilu.
2. Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres
   manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Hari Jumat 18/04/2014 bertentangan dengan AD/ART partai dengan demikian batal demi hukum.
   
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas II PPP
   di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.
4. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah DPP PPP sesuai ketentuan pasal 56
   ART PPP secara bersama-sama sebagai satu-satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.
5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian
   keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin TIDAK PERNAH ADA karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP, tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP, bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP pada 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian nama-nama sebagaimana tersebut
   di atas tetap menduduki posisi dan jabatannya.
6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai wakil ketua umum
   DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP khususnya pasal 12 ART PPP.
7. Menyatakan bahwa reposisi Sekretaris Jenderal DPP PPP HM Romahurmuziy
   sebagaimana beredar dan disampaikan di media massa tidak pernah ada mengingat proses pengambilan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.
8. Memberikan peringatan keras pertama kepada saudara Djan Faridz sebagaianggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.
   
9. Memberikan peringatan pertama kepada saudara Syaifullah Tamliha untuk tidak
   
   lagi menyebarkan berita bohong mengatasnamakan DPP PPP.
10. Memberikan peringatan pertama kepada KH Nur Muhammad Iskandar agar
    senantiasa bertindak sesuai dengan konstitusi (AD/ART) PPP dan keputusan partai yang diambil secara sah.
11.  Memberikan peringatanpertama kepada Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali agar tidak memposisikandirinya di atas konstitusi (AD/ART) PPP, tetap berada pada jalur konstitusi
    
    (AD/ ART) dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah.

---

Ikuti
perkembangan berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014
• Kisruh dalam PPP

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Resmi, Nasdem Dukung Pencapresan Jokowi

Sabtu, 12 April 2014 | 13:22 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pilpres 2014. Tampak dalam foto, bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang aaling bergenggaman tangan, di DPP Nasdem, Sabtu (12/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kesepakatan itu diambil sambil menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami, Partai Nasdem, sepakat merapatkan barisan persiapan mendukung calon presiden dari PDI-P yang tepat berada di samping kanan saya, Mas Joko Widodo," kata Surya Paloh dalam konferensi persnya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

Paloh menjelaskan, dukungan ini akan terus dibahas lebih lanjut di internal partai maupun dengan pihak luar partai selama dua hingga tiga hari ke depan. Adapun pihak luar partai yang dimaksud oleh Paloh adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Paloh, keputusan Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P karena sama-sama memiliki platform dan garis perjuangan untuk melakukan perubahan serta restorasi bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga bertekad untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Hebat sesuai dengan tagline yang diusung PDI-P.

Partai Nasdem, lanjut Paloh, juga ingin bersama PDI-P memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial.  

"Pak Jokowi juga secara khusus memberikan apreisiasi tentang hasil dan prestasi yang dicapai oleh Partai Nasdem di pileg kemarin," kata Paloh.

Selain Paloh dan Jokowi, pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Pertemuan yang tertutup bagi awak media itu berlangsung selama lebih kurang 75 menit.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014
• Jokowi Capres PDI-P

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Hindra Liauw

Read More

Partai

Read More