Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 September 2014

Soekarno, Proklamator dan Penggali Pancasila *)

Ir. Soekarno, lahir di Lawang
Seketeng, Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Soekemi
Sosrodihardjo (Probolinggo, Jawa Timur) dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai (Singgaraja,
Bali). Meninggal di Wisma Yaso, Jakarta 21 Juni 1970, Adalah Presiden Indonesia
pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting
untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali
Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad
Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Nama lengkap Soekarno ketika
lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil, karena sering
sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa; oleh orang tuanya namanya diganti
menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama
Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut
menggunakan ejaan penjajah (Belanda). Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam
tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum
dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah.

Kemudian, beliau merumuskan
ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli
1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke
penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru
disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan
kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda
makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada
tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya.
Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun
1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang
cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17
Agustus 1945. Dalam siding BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan
gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945,
Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai
Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil
merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno
berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan
Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi
Gerakan Non Blok.

Ia menerbitkan Surat Perintah 11
Maret 1966 Supersemar yang kontroversial itu, yang konon, antara lain isinya
adalah menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga
kewibawaannya. Tetapi Supersemar tersebut disalahgunakan oleh Letnan Jenderal
Soeharto untuk merongrong kewibawaannya dengan jalan

menuduhnya ikut mendalangi
Gerakan 30 September. Tuduhan itu menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara yang anggotanya telah diganti dengan orang yang pro Soeharto,
mengalihkan kepresidenan kepada Soeharto.


Latar belakang dan pendidikan


Soekarno dilahirkan dengan nama
Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru di
Surabaya, Jawa. Ibunya berasal dari Bali. Ibunya, menceritakan makna kelahiran
di waktu fajar. "Kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi
pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah enam pagi di
saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan, bahwa
orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan
terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa
engkau ini putra dari sang fajar." (Adams, 2000:24)

Tanggal kelahiran Soekarno pun
dipandangnya sebagai pertanda nasib baik. "Hari lahirku ditandai oleh angka
serba enam. Tanggal enam bulan enam. Adalah menjadi nasibku yang paling baik
untuk dilahirkan dengan bintang Gemini, lambang kekembaran. Dan memang itulah
aku sesungguhnya. Dua sifat yang berlawanan." (Adams, 2000:25)

Soekarno melihat dirinya yang
terdiri dari dua sifat yang berlawanan sebagai satu kemungkinan pertanda
nasibnya di dunia politik. "Karena aku terdiri dari dua belahan, aku dapat
memperlihatkan segala rupa, aku dapat mengerti segala pihak, aku memimpin semua
orang. Boleh jadi ini secara kebetulan bersamaan. Boleh jadi juga pertanda lain.
Akan tetapi kedua belahan dari watakku itu menjadikanku seseorang yang merangkul
semua-nya." Kejadian lain yang dianggap pertanda nasib oleh Soekarno adalah
meletusnya Gunung Kelud saat ia lahir. Tentang ini ia menyatakan, "Orang yang
percaya kepada takhayul meramalkan, 'Ini adalah penyambutan terhadap bayi
Soekarno," Selain itu, penjelasan tentang penggantian nama Kusno menjadi Karno
pun memberi satu mitos lagi dalam diri Soekarno kecil tentang dirinya sebagai
calon pejuang dan pahlawan bangsanya. Kepercayaan akan pertanda-pertanda yang
muncul di hari kelahiran Soekarno memberi semacam gambaran masa depan dalam
benak Soekarno sejak masa kecilnya. Dalam kerangka pemikiran Adler, gambaran
masa depan itu disebut fictional final goals (tujuan akhir fiktif). Meskipun
fiktif (tak didasari kenyataan), tetapi gambaran masa depan ini berperan
menggerakkan kepribadian manusia untuk mencapai kondisi yang tertuang di
dalamnya (Adler, 1930:400). Riwayat hidup Soekarno memperlihatkan bagaimana
gambaran dirinya di masa depan dan persepsinya tentang Indonesia menggerakkannya
mencapai kemerdekaan Indonesia. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya
di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang
bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan
disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana. Di Surabaya, Soekarno
banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin
Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java
(Pemuda Jawa). Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge
School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung,
Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang
saat

itu merupakan pemimpin
organisasi National Indische Partij. Soekarno sebagai ideolog yang piawai
menyebarkan kepercayaan-kepercayaannya. Strategi penyebaran ideologi yang oleh
Terry Eagleton (1991) terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan
naturalisasi, dengan baik dimanfaatkan Soekarno dalam tulisan-tulisannya.
Rasionalisasi tampil dalam argumentasi-argumentasi yang diusahakan tersusun
selogis mungkin dan menggunakan rujukan-rujukan teori-teori ilmuwan terkemuka
seperti Herbert Spencer, Havelock Ellis, dan Ernst Renan. Rasionalisasi dapat
ditemukan dalam setiap karangannya, termasuk penggunaan data statistik demi
memperkuat pendapatnya. Strategi universalisasi dalam tulisan dan karangan
Soekarno melibatkan ajaran-ajaran agama kutipan dari tokoh ternama dalam sejarah
dan peristiwa penting dalam peradaban manusia. Gagasan-gagasannya seolah berlaku
universal dan diperlukan di mana-mana."Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan
inilah harus menjadi pula gitamu: "Innallaha la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta
yu ghoiyiru ma biamfusihim" (Pidato 17 Agustus 1964) "Asal kita setia kepada
hukum sejarah dan asal kita bersatu dan memiliki tekad baja, kita bias
memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Kinibalu sekalipun". (Pidato 17 Agustus
1965) "Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada
dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi
kebangsaan saya adalah perikemanusiaan." (Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni
1945) Strategi naturalisasi merupakan usaha menampilkan sebuah ideologi atau
kepercayaan sebagai sesuatu yang tampak alamiah. Ini banyak ditemukan dalam
pidato-pidato Soekarno. Penjelasan-penjelasannya tentang Pancasila sangat jelas
menggunakan naturalisasi. "Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Peri
Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Dari zaman dahulu sampai zaman
sekarang ini, yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia." (Pancasila
sebagai Dasar Negara, hal:38) Bukan hal yang aneh jika Soekarno berkembang
menjadi seorang ideolog. Kepercayaan sejak kecil tentang kemuliaan, kepeloporan
dan kepemimpinannya, mendorong kuat Bung Besar ini menyebarkan kebenarannya.
Gambaran diri yang fiktif dan mistis ini pula yang memberinya kepercayaan diri
tampil berapi-api di depan lautan massa. Pergerakan nasional

Pada tahun 1926, Soekarno
mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal
Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Pada tahun 1926 ini
pula terbit artikelnya yang terkenal "Nasionalisme, Islamisme dan marxisme"
dalam suluh Indonesia muda, pernyataan Soekarno dalam artikel tersebut "Bukan
kita mengharap yang nasionalis itu supaya berobah faham jadi Islamis atau Marxis,
bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis,
akan tetapi impian kita yalah kerukunan, persatuan anatra tiga golongan itu".
ditulis akibat keprihatinan dia atas perseteruan SI putih pimpinan Agus Salim
dengan SI merah (Sarekat Rakyat) Semaun dkk. Aktivitas Soekarno di PNI
menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan
pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada
tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno
bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI.
Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan

diasingkan ke Flores. Soekarno
baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.


Penjajahan Jepang


Pada awal masa penjajahan Jepang
(1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan
Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat
pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu
populer.

Namun akhirnya, pemerintahan
pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia
seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap
organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia.
Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hookokai, Pusat Tenaga Rakyat
(Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar
Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu
aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah
pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang
melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena
menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.

Presiden Soekarno sendiri, saat
pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan
bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya
dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.

Ia aktif dalam usaha persiapan
kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan
dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi
Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa
Rengasdengklok.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri
Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan
Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito.
Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh
Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan
Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu
dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang
oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat
Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah
urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam
badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda
bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha.


Perang Revolusi


Soekarno bersama tokoh-tokoh
nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang
terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta)
dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal
Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16
Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk
menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda
yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para
pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan
Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini
disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun
Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai
penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment
tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus
1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang
diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi
Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan
Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil
presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno
dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana
200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata
lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI)
yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui
kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan
Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di
Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang
membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di
Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.

Karena banyak provokasi di
Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik
Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi
negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno
menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala
negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem
pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden
Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala
Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No

X, dan maklumat pemerintah bulan
November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia
dianggap negara yang lebih demokratis.

Meski sistem pemerintahan
berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap
paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat
Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden
Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun
sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin
Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam
negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang
sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa
Indonesia-Belanda.


kemerdekaan


Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah
Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat
sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat
sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan
kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena
tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke Negara kesatuan,
maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik
Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai
pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya
kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada
kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.

Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta
cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala
pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal
sebagai "kabinet semumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai
sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang,
ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga
berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan
Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Dengan Dekrit 5 Juli 1959,
Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas merancang UUD baru bagi
Indonesia, serta memulai periode yang dalam sejarah politik kita disebut sebagai
"Demokrasi Terpimpin". Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena menandai
berakhirnya eksperimen bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang liberal,
tetapi juga tindakan Soekarno tersebut memberikan landasan awal bagi sistem
politik yang justru kemudian dibangun dan dikembangkan pada masa Orde Baru. Tapi
bukankah Soekarno amat berbeda dari Soeharto, pendiri Orde Baru yang
menggantikannya lewat serangkaian manuver politik sejak tahun 1965 yang hingga
kini masih banyak diselimuti misteri?Tentu banyak perbedaan antara Soekarno dan
Soeharto yang amat gamblang. Presiden pertama RI dikenal sebagai orator yang
ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional,
neokolonialisme dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa,
kekuatan rakyat.

Hal tersebut nampak daam
ungkapannya "AKU ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat,
aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat." Pengakuan ini
meluncur dari Soekarno, Presiden RI pertama, dalam karyanya Menggali Api
Pancasila.

Dengan mengubur partai politik,
Soekarno menganggap bahwa bangsa Indonesia dapat kembali kepada "rel" revolusi
yang sejati dengan semangat persatuan, simpati Soekarno pada gerakan-gerakan
anti-imperialisme dan mungkin sebagai salah satu konsekuensi, penerimaannya pada
Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor politik yang sah.

Adalah penting juga untuk
dicatat bahwa salah satu kekuatan pendukung utama upaya Soekarno untuk
memberlakukan Demokrasi Terpimpin adalah Angkatan Darat. Mengapa Angkatan Darat
mendukung upaya Soekarno? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Ada persamaan
nasib antara Soekarno dan tentara di dalam sistem demokrasi liberal yang
mementingkan peranan partai dan parlemen, yakni keduanya tidak mempunyai akses
yang langsung terhadap jalannya roda pemerintahan.

Dengan kata lain, di luar jatuh
bangunnya kabinet dalam sistem liberal tahun 1950-an serta
pemberontakan-pemberontakan di daerah, baik Soekarno dan Angkatan Darat
mempunyai kepentingan nyata untuk membangun suatu sistem politik baru yang
memberikan mereka kekuasaan yang lebih langsung. Bisa dikatakan Soekarno tidak
puas sebagai presiden yang hanya bersifat figure-head, sedangkan Angkatan Darat
telah berkembang menjadi kekuatan yang juga tidak puas dalam peranan hanya
sebagai penjaga pertahanan dan keamanan belaka. Pembahasan terhadap
kepentingan-kepentingan konkret seperti ini tidak lazim ditemukan dalam
pelajaran sejarah di sekolah pada tahun 1950-an.

Perlu diingat pula bahwa, untuk
sebagian, penaklukan terhadap pemberontakan daerah telah menghasilkan suatu
pimpinan Angkatan Darat yang jauh lebih bersatu dibandingkan sebelumnya.
Jenderal Abdul Haris Nasution telah tampil sebagai pimpinan yang mampu untuk
meredam tantangan yang diajukan oleh komandan-komandan lokal yang memberontak
karena tidak senang dengan dominasi Jakarta/Jawa. Di samping itu, kondisi
darurat yang dicanangkan untuk menghadapi pemberontakan daerah telah menempatkan
banyak perwira militer sebagai administrator roda pemerintahan. Lebih jauh lagi,
nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di tahun 1957-yang sebenarnya
dipelopori oleh serikat buruh-telah menempatkan banyak perwira militer di pucuk
pimpinan perusahaan-perusahaan negara yang terbesar. Diantaranya adalah Ibnu
Sutowo yang kemudian mengembangkan Pertamina.

Dengan posisi politik dan
ekonomi yang kuat seperti ini, tampaknya militer tergiur untuk mempunyai peranan
yang langsung di dalam system politik. "Demokrasi Terpimpin"-nya Soekarno
memberikan peluang. Di antara golongan "fungsional" atau "karya" yang boleh
duduk dalam parlemen adalah tentara.

Presiden Soekarno juga banyak
memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap
nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk
menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955,
mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang
menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika.
Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat
yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan
kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan
badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi
perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser
(Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru
(India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok.
Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh
kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik
berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah,
yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula,
banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila
ingat atau mengenal akan Indonesia.

Guna menjalankan politik luar
negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi
berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah
Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel
Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT).

Masa-masa kejatuhan Soekarno
dimulai sejak ia "bercerai" dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956,
akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah
dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok
Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa
jabatannya tidak dapat "memenuhi" cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan
sejahtera.

Soekarno sendiri wafat pada
tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh
suksesornya yang "durhaka" Jenderal Suharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota
Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya
dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno

*) Tulisan ini disarikan dari berbagai sumber
oleh Tito Suhendro



Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Rabu, 30 April 2014

Bagaimana Rakyat Menyikapi Pemerintah Zhalim?

Bagaimana Rakyat Menyikapi Pemerintah Zhalim?
Oleh
Syaikh Sa’ad Al-Hushayyin
Hukum Mengingkari Penguasa(Tulisan) ini adalah sebuah usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut, guna menjelaskan kebenaran yang diperselisihkan. (Jawaban ini) disarikan dari Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan fiqih (pemahaman) imam-imam pembawa petunjuk terhadap nash-nash keduanya, sebagai pengamalan firman Allâh Azza wa Jalla :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allâh dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allâh (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [an-Nisa’/4: 59]
Kewajiban penulis untuk tidak menyembunyikan nash (dalil) yang menyelisihi pendapatnya, sedangkan kewajiban pembaca menerima dengan ridha dan tenang (terhadap dalil) :
1. HAK PENGUASA YANG MENJADI KEWAJIBAN RAKYAT Rakyat berkewajiban mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat, mendo’akan kebaikan untuknya dan memiliki ketulusan terhadapnya. Allâh Azza wa Jalla berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allâh dan ta’atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. [an-Nisâ’/4: 59]
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
Barangsiapa keluar dari ketaatan (penguasa-pen) dan memisakan diri dari Jama’ah (umat Islam yangdipimpin penguasa-pen) lalu dia mati, dia mati dengan keadaan kematian jahiliyah. [HR. Muslim]
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ … لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
Agama adalah ketulusan…untuk Allah, kitabNya, Rasul-Nya, penguasa-penguasa umat Islam, dan orang-orang umum mereka (rakyat). [HR. Muslim]
Dan termasuk ketulusan untuk penguasa-penguasa umat Islam semua adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa agar diberi kebaikan, taufik (bimbingan), dan hidayah (petunjuk).
Ketika penguasa di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah disebut-sebut (dicela-pen), imam Ahmad rahimahullah berkata,
إِنِّي لَأَدْعُوْ لَهُ بِالصَّلاَحِ وَالْعَافِيَةِ، لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَتَنْظُرَنَّ مَا يَحِلُّ بِالإِسْلاَمِ
Sesungguhnya aku mendoakan untuk penguasa agar diberi kebaikan dan ‘afiyah (keselamatan). Jika terjadi persitiwa (seperti pemberontakan atau pembunuhan atau semacamnya-pen ) pada penguasa, kamu benar-benar akan melihat apa (yakni keburukan) yang akan menimpa Islam. [Kitab as-Sunnah karya al-Khallâl, hlm. 84]
Imam al-Barbahâri rahimahullah berkata :
إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ يَدْعُوْ عَلَى السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى، وَإِذَا سَمِعْتَهُ يَدْعُوْ لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلاَحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، فَأُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُمْ وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ جَارُوْا وَظَلَمُوْا، لِأَنَّ جَوْرَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ، وَصِلاَحِهِمْ لِأَنْفُسِهِم وَلِلْمُسْلِمِيْنِ
Jika engkau melihat seseorang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia itu pengikut hawa nafsu. Jika engkau mendengarnya mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah bahwa dia itu pengikut Sunnah.
Kita ini diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka (penguasa) dan kita tidak diperintahkan mendoakan keburukan buat mereka, walaupun mereka menyimpang dan berbuat zhalim. Karena penyimpangan mereka menimpa mereka sendiri, sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan kaum Muslimin. [Syarhus Sunnah, hlm. 15]
2. HAK RAKYAT YANG MENJADI KEWAJIBAN BAGI PENGUASA Bersikap tulus kepada rakyatnya : Pertama, dalam perkara-perkara agama, kedua, dalam perkara-perkara dunia.
Dengan cara menyebarkan aqidah (yang benar) dan Sunnah (ajaran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ), lewat ta’lim (pengajaran), hukum, dakwah menuju agama Allâh Azza wa Jalla berdasarkan ilmu, dan melarang bid’ah-bid’ah.
Yang terbesar (dari bid’ah yang harus dilarang) adalah membangun masjid-masjid di dekat kuburan-kuburan yang disembah, tempat-tempat (yang dianggap keramat atau membawa berkah), masyâhid (tempat-tempat yang dianggap peninggalan orang-orang shalih, dan semacamnya), dan tempat-tempat yang diziarahi. Dan bid’ah-bid’ah selainnya yang berupa tempat-tempat terpencil (untuk semedi dan semacamnya) dan semua bid’ah-bid’ah di dalam ibadah.
Rakyat juga memiliki hak-hak (lain) yang menjadi kewajiban bagi penguasa, (yaitu) hak-hak untuk mendapatkan perlakuan baik dan perhatian. Penguasa tidak memberikan beban yang tidak mampu mereka lakukan. Penguasa memenuhi pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Dan agar penguasa menjadi teladan yang baik di dalam perkara agama dan dunia.
 Allah Azza wa Jalla berfirman :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. [al-Mâidah/5:49]
Rasâlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
Tidak ada seorang hamba yang Allâh memberikan kekuasaan kepadanya mengurusi rakyat, pada hari dia mati itu dia menipu rakyatnya, kecuali Allâh haramkan surga atasnya. [HR. Muslim]
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Setiap kamu adalah pemimpin/pengatur dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (HR. Bukhari)
 3. INILAH JAWABAN PERTANYAAN DI ATAS, BAGI ORANG YANG MAU MENERIMA HUKUM ALLAH DALAM KITAB-NYA DAN SUNNAH RASUIL-NYA 
Kewajiban rakyat adalah mentaati penguasa walaupun dia berbuat kezhaliman dan penyimpangan, walaupun dia berbuat kefasikan dan kemaksiatan, kecuali jika dia memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khâlik.
 Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ
 Kewajibanmu mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam keadaan engkau susah atau mudah, engkau suka atau engkau, dan mementingkan penguasa atau dirimu. [HR. Muslim]
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :
 إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِى لَكُمْ
Sesungguhnya setelahku akan terjadi monopoli hak dan perkara-perkara (pada penguasa-pen) yang kamu akan mengingkarinya. Para sahabat bertanya, “Apakah yang anda perintahkan kepada orang di antara kami yang mendapati hal itu?” Beliau menjawab, “Kamu tunaikan kewajibanmu dan kamu meminta hakmu kepada Allâh”. [Muttafaq ‘alaihi]
 Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

مَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى
Barangsiapa mentaati amir (penguasa), maka dia telah mentaati aku. Dan barangsiapa memaksiati amir (penguasa), maka dia telah memaksiati aku [Muttafaq ‘alaihi]
 Bahkan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي (وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ
 “Akan ada penguasa-penguasa setelahku, mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak melaksanakan sunnahku, (akan ada di atara mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati setan berada di dalam jasad manusia)”[1].
Hudzaifah bertanya, ‘Jika aku menemui hal itu, maka bagaimana yang akan aku lakukan wahai Rasûlullâh?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dengarlah dan taatilah pemimpin, walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, namun tetap dengarlah dan taatilah “. [HR. Muslim]
 Bahkan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

 كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ
Bagaimana engkau (Wahai Abu Dzarr), jika engkau dipimpin oleh para amir (penguasa) yang mengakhirkan shalat dari waktunya (atau mematikan shalat dari waktunya)? Aku (Abu Dzarr) menjawab, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Beliau bersabda, “Shalatlah pada waktunya, jika engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah, sesungguhnya itu (shalat) nafilah (sunnah/tambahan) bagimu”. [HR. Muslim]
 Dengan munculnya kemaksiatan-kemaksiatan yang berupa syirik dan lainnya di kalangan kaum Muslimin di zaman ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allâh, kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak diperintahkan untuk dilakukan. Seandainya hal itu terjadi (yaitu kemaksiatan-kemaistan yang ada itu diperintahkan oleh penguasa), penguasa tetap ditaati dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allâh, dan penguasa tidak ditaati dalam perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allâh, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash Radhiyallahu anhu , salah satu perawi hadits tentang hal itu.
Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.
 (Diterjemahkan oleh Muslim Abu Isma’il al-Atsari dari tulisan syaikh Sa’ad al-Hushayyin hafizhahullah yang berjudul “Madzâ Taf’alu ar-Ra’iyyatu bil Hâkim azh-Zhâlim wal Fâsiq wal Fâjir; diambil dari “Mauqi’ Asy- Syaikh Sa’ad Al-Hushayyin)


[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun XVI/1433H/2012M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]
_______
Footnote
[1]. Kalimat di dalam kurung tidak ada di dalam makalah Syaikh, tetapi ada di dalam hadits-pen
Sumber Artikel : Abunamirah.wordpress.com

Minggu, 20 April 2014

PDI Perjuangan Menghindari Istilah Membangun Koalisi


TRB--Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo

Antara - 20 April 2014 15:18 wib
Metrotvnews.com, Semarang: Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) Perjuangan dan Joko Widodo, calon presiden dari "partai banteng moncong putih", menghindari istilah membangun koalisi jika kelak menang dalam Pemilu Presiden, 9 Juli 2014.


"Arah politik PDI Perjuangan dan Pak Jokowi,
sapaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membangun kerja sama politik pembangunan pemerintahan Indonesia ke depan," kata Sekretaris DPP PDI Perjuangan Tjahjo di Semarang, Ahad (20/4/2014).


Menurut Tjahjo, PDI Perjuangan belajar dan mencermati gelagat perkembangan dinamika pada koalisi parpol-parpol 10 tahun terakhir yang menjadi mayoritas di DPR. Nyatanya, mereka gagal mengambil
keputusan yang solid dalam setiap proses di Parlemen.


"Kasihan rakyat," ujar Tjahjo.(Antara)
(Ich)

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Sabtu, 19 April 2014

PDI-P Sayangkan Demo Mahasiswa Sambut Jokowi di ITB



Kamis, 17 April 2014 | 16:17 WIB 

Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyayangkan adanya aksi demonstrasi mahasiswa saat Joko Widodo (Jokowi) datang ke Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (17/4/2014). Aksi demonstrasi itu dianggap berlebihan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah menjelaskan, kedatangan Jokowi ke ITB dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan bakal calon presiden. Ia diundang oleh Rektor ITB Akhmaloka dalam rangka penandatanganan nota kerja sama antara Pemda DKI dengan ITB. Kerja sama itu adalah pencanangan Bandung sebagai smart city yang juga melibatkan DKI Jakarta.

"Protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Bandung pada kedatangan Jokowi ke kampus ITB dengan tuduhan politisasi kampus adalah sikap yang tidak sesuai kondisi obyektifnya," kata Basarah, dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/4/2014).

Basarah mengatakan, Jokowi berhak memenuhi undangan tersebut karena kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. Sebaliknya, jika tak memenuhi undangan tersebut, Jokowi akan dianggap tak menjalankan tugasnya sebagai gubernur.

"Saat ini juga bukan masa kampanye pilpres, dan memang belum dimulai," kata Basarah.

Diberitakan sebelumnya, kedatangan Jokowi di Kampus ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut demonstrasi ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu. Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus".

Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.


Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Jokowi Disambut Demo Mahasiswa di Kampus ITB




Kompas.com Kamis, 17 April 2014 | 13:48 WIB 
Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

BANDUNG, KOMPAS.com — Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut unjuk rasa ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu.

Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus". Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. 


Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.

Di tengah kericuhan, mobil yang dinaiki Jokowi dan rektor ITB tak jadi masuk kampus. Mobil sedan hitam itu melaju menuju Jalan Ir H Juanda dan masuk ke kediaman dinas rektorat. Sementara mobil Jokowi dan rektor pergi, mobil pengawal Joko Widodo masih terjebak di kerumunan mahasiswa. Sekitar 10 menit kemudian, mobil itu baru bisa keluar dari barikade mahasiswa.

Jokowi datang ke kampus tersebut untuk memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa. Belum diketahui, apakah insiden tersebut membuat bakal capres dari PDI Perjuangan ini jadi melaksanakan kuliah umum atau tidak.


Sumber Berita : Kompas.com
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Alumni ITB Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi



Sabtu, 19 April 2014 | 16:52 WIB 
Kompas.com/Meidella Syahni Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019. 

"Kami percaya bahwa Jokowi akan mengutamakan dialog ketimbang monolog. Menjauhkan kita dari ketakutan dan teror, menegakkan kemanusiaan dan penghormatan akan HAM. Memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang dan memastikan tidak ada yang terabaikan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat," ujar Ammarsjah Koordinator Komunitas Alumni ITB. 

Deklarasi yang diikuti alumni dari tahun 1970 hingga 2005 dari berbagai jurusan ini, katanya, berangkat dari keprihatinan luar biasa dari para alumni terkait nama-nama calon presiden yang muncul selama masa pemilihan legislatif. Mereka menilai Jokowi satu-satunya calon presiden yang tidak pernah terlibat dosa masa lalu. 

Lebih lanjut Ammar mengatakan, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah akibat kesalahan masa lalu. Karena itu, katanya, tidak mungkin masyarakat akan mengembalikan negara ini kepada mereka orang-orang orde lama.

"Sebagian dari kita disini dulu pernah merintis petisi menolak Soeharto. Hari ini dengan mendukung Jokowi, dengan kata lain kita membuat petisi menolak menantu Soeharto. Jangan sampai sepuluh tahun lagi kita membuat petisi menolak cucu Soeharto," tandasnya. 

Meski banyak pihak yang meragukan kemampuan Jokowi, komunitas ini memandang persoalan bangsa memang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dalam satu periode. "Jangan sampai kita alergi pada kekuasaan lalu meninggalkan peluang untuk perbaikan. Kalau ada yang mengatakan Jokowi tidak punya visi kami tidak sepakat. Bagaimana bisa orang yang tidak punya visi bekerja menata kota Solo dan Jakarta seperti itu," katanya lagi. 

Terkait penolakan sejumlah mahasiswa ITB terhadap Jokowi beberapa hari lalu, alumni lainnya, Firdaus Ali mengatakan deklarasi ini tidak ada hubungannya dengan penolakan tersebut. Ia juga menegaskan dukungan ini tidak akan menjadi momentum sesaat. "Hari ini kita nyatakan dukungan, kalau nanti Jokowi mengecewakan kita akan bertemu lagi untuk meluruskan dia," katanya.

Penulis: Meidella Syahni
Editor : Wisnubrata

Sumber Berita : Kompas.Com
 
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Hasil Rapat: Koalisi PPP dengan Gerindra Batal demi Hukum!

Sabtu, 19 April 2014 | 06:42 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memutuskan, langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berkoalisi dengan Partai Gerindra, termasuk dukungan untuk pengusungan bakal calon presiden Prabowo Subianto, batal demi hukum.

Keputusan tersebut merupakan isi hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung sejak Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Bunyi putusan yang merupakan poin
kedua itu adalah:

Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Jumat (18/4/2014) bertentangan dengan AD/ART partai, dengan demikian batal demi hukum.

Keputusan soal koalisi baru dibahas dalam forum rapat pimpinan nasional merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Nasional II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan berakhir pada Minggu (9/2/2014). Menyusul manuver Suryadharma terkait Partai Gerindra, rapat harian pengurus pun memutuskan mempercepat pelaksanaan rapimnas, yaitu menjadi Sabtu siang, hari ini.

Semula, rapimnas rencananya digelar setelah proses penghitungan suara pemilu legislatif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, rapat harian semalam mengubah rencana itu dalam poin keputusan nomor 3 yang berbunyi lengkap:

Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai
sebagaimana amanat Mukernas II PPP di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.

Romahurmuziy menyatakan, keputusan yang diambil dalam rapat harian ini sah menurut hukum. Pasalnya, rapat dihadiri dan diputuskan oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. "Pasal 57 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan, Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari anggota pengurus harian. Artinya, rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 anggota PH DPP," ujar dia.

Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat. Pada Jumat petang, Suryadharma dan Prabowo menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya, kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah tersebut yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai. Ada 11 poin kesepakatan dibuat dari rapat tersebut. (Baca: "'Penentang' Suryadharma di PPP Bergerak...")

Seusai pertemuan dengan Prabowo, Suryadharma mengatakan siap mendukung Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari partai berlambang kabah ini, bahkan menyatakan terharu untuk dukungan yang tanpa pengajuan syarat tersebut.

Keputusan Suryadharma untuk merapat ke Gerindra ini sejak awal memang sudah mendapatkan penentangan dari jajaran internal partainya. Langkah Suryadharma yang secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno dianggap menyalahi hasil Mukernas PPP.

Mukernas memutuskan untuk menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Sempat muncul pula wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya hingga akhirnya mendeklarasikan koalisi itu.

Ikuti perkembangan
berita ini dalam topik:



Penulis


: Ihsanuddin
Editor
: Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : KOMPAS.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

"Penentang" Suryadharma di PPP Bergerak...

Sabtu, 19 April 2014 | 05:49 WIB
AMBARANIE NADIA K.M Suryadharma Ali mendukung pencapresan Prabowo Subianto sekaligus deklarasikan koalisi PPP-Gerindra dalam jumpa pers di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com - Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (18/4/2014). Dua kubu di partai itu menggelar kegiatan yang
berbeda. "Penentang" Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mulai bersuara dan bergerak.

Pada Jumat petang, Suryadharma dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh
kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah ini yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Di antara mereka yang hadir adalah Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai.

Berikut ini hasil keputusan rapat pengurus harian DPP PPP yang ditandatangani Romahurmuziy:
  1. Bahwa kehadiran dan orasi politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam
    kampanye terbuka 23 Maret 2014 di SUGBK adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsoen politik, mempertontonkan perilaku politik yang over acting dan menjatuhkan moral kader partai di semua tingkatan, merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan Mukernas II PPP dan surat instruksi DPP PPP No 1109/2013 tentang Instruksi Harian Pemenangan Pemilu.
  2. Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres
    manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Hari Jumat 18/04/2014 bertentangan dengan AD/ART partai dengan demikian batal demi hukum.
  3. Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas II PPP
    di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.
  4. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah DPP PPP sesuai ketentuan pasal 56
    ART PPP secara bersama-sama sebagai satu-satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.
  5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian
    keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin TIDAK PERNAH ADA karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP, tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP, bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP pada 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian nama-nama sebagaimana tersebut
    di atas tetap menduduki posisi dan jabatannya.
  6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai wakil ketua umum
    DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP khususnya pasal 12 ART PPP.
  7. Menyatakan bahwa reposisi Sekretaris Jenderal DPP PPP HM Romahurmuziy
    sebagaimana beredar dan disampaikan di media massa tidak pernah ada mengingat proses pengambilan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.
  8. Memberikan peringatan keras pertama kepada saudara Djan Faridz sebagaianggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.
  9. Memberikan peringatan pertama kepada saudara Syaifullah Tamliha untuk tidak
    lagi menyebarkan berita bohong mengatasnamakan DPP PPP.
  10. Memberikan peringatan pertama kepada KH Nur Muhammad Iskandar agar
    senantiasa bertindak sesuai dengan konstitusi (AD/ART) PPP dan keputusan partai yang diambil secara sah.
  11.  Memberikan peringatanpertama kepada Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali agar tidak memposisikandirinya di atas konstitusi (AD/ART) PPP, tetap berada pada jalur konstitusi
    (AD/ ART) dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah.

Ikuti
perkembangan berita ini dalam topik:


Penulis

: Ihsanuddin
Editor
 : Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Jokowi Telah Kerucutkan Nama Cawapres Idealnya

Jumat, 18 April 2014 | 16:50 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerjaan tol layang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama calon wakil presiden pendampingnya.

Menurut Jokowi, ia sendiri yang akan memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Sudah mengerucut (nama cawapres). 

Tapi, tetap belum (diputuskan)," kata Jokowi, di rumah dinasnya, di Taman Suropati 7, Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Jokowi menjelaskan, cawapresnya dapat datang dari kalangan mana pun. Baik dari kalangan militer, profesional, maupun ahli ekonomi. Selain itu, Jokowi juga membuka peluang bahwa calon wakil presidennya bisa datang dari kaum muda ataupun tokoh yang sudah tua.

Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu juga tak memandang cawapresnya dari jenis kelamin. "Pokoknya semuanya (masuk) hitungan. Yang pasti keputusannya ada di saya," kata Jokowi.
Berulang kali pula, Jokowi memberi sinyal akan mengumumkan lima nama kandidat cawapresnya. Kendati demikian, hingga kini, Jokowi belum mengumumkannya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya selektif untuk menentukan calon wakil presiden yang bakal mendampingi Jokowi. Kriteria pertama adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun dan mampu memosisikan diri untuk tidak melampaui kewenangan presidennya.

Kriteria selanjutnya, bakal cawapres harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program pro-rakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno. 

Nama-nama figur yang mengemuka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; Ketua KPK Abraham Samad; Menko Perekonomian Hatta Rajasa; mantan KSAD TNI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu; Panglima TNI Jenderal Moeldoko; serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.


Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Sumber Berita : Kompas.com

Resmi, Nasdem Dukung Pencapresan Jokowi

Sabtu, 12 April 2014 | 13:22 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pilpres 2014. Tampak dalam foto, bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang aaling bergenggaman tangan, di DPP Nasdem, Sabtu (12/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kesepakatan itu diambil sambil menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami, Partai Nasdem, sepakat merapatkan barisan persiapan mendukung calon presiden dari PDI-P yang tepat berada di samping kanan saya, Mas Joko Widodo," kata Surya Paloh dalam konferensi persnya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

Paloh menjelaskan, dukungan ini akan terus dibahas lebih lanjut di internal partai maupun dengan pihak luar partai selama dua hingga tiga hari ke depan. Adapun pihak luar partai yang dimaksud oleh Paloh adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Paloh, keputusan Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P karena sama-sama memiliki platform dan garis perjuangan untuk melakukan perubahan serta restorasi bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga bertekad untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Hebat sesuai dengan tagline yang diusung PDI-P.

Partai Nasdem, lanjut Paloh, juga ingin bersama PDI-P memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial.  

"Pak Jokowi juga secara khusus memberikan apreisiasi tentang hasil dan prestasi yang dicapai oleh Partai Nasdem di pileg kemarin," kata Paloh.

Selain Paloh dan Jokowi, pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Pertemuan yang tertutup bagi awak media itu berlangsung selama lebih kurang 75 menit.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Hindra Liauw

Jumat, 04 April 2014

Politik ;Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ditunjuk oleh PDI Perjuangan (PDIP) menjadi bakal calon presiden (capres) tahun ini


Mau pilgub Jokowi 'nebeng' Esemka, nyapres nebeng metro kapsul?
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ditunjuk oleh PDI Perjuangan (PDIP) menjadi bakal calon presiden (capres) tahun ini. Meski dalam berbagai survei Jokowi unggul, namun mantan wali kota Solo itu tetap blusukan kampanye untuk mendongkrak perolehan suara partai pada 9 April nanti.
Selain sibuk kampanye sebagai jurkam nasional partai, Jokowi juga tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai gubernur DKI. Uniknya, akhir-akhir ini, menjelang pemilu Jokowi nampak serius mempromosikan Metro Kapsul, angkutan massal hasil produksi dalam negeri.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui Metro Kapsul lebih murah dan feasible ketimbang proyek pembangunan monorail yang saat ini tengah digarap PT Jakarta Monorail (PT JM). Namun, Jokowi menegaskan rencana proyek Metro Kapsul bukan untuk mengganti proyek monorail.

"Itu kan baru menunjukkan investornya ada Metro Kapsul. Ini sangat murah kok. Nanti saya ajak pabriknya. Ini lebih murah dan Itu emang feasible," ujar Jokowi di Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (19/3). 

Jokowi menegaskan pembangunan proyek Metro Kapsul hanya membutuhkan dana sebesar Rp 110 miliar per kilometernya. Sedangkan, proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) mencapai Rp 900 miliar. Sementara, proyek monorail membutuhkan dana sebesar Rp 400 miliar per kilometernya.

Aksi Jokowi mempopulerkan Metro Kapsul menjelang pemilu ini mirip dengan momentum tatkala dia hendak maju sebagai gubernur DKI Jakarta lalu. Waktu itu, sebelum maju sebagai gubernur dia gencar mempromosikan mobil Esemka, hasil karya anak SMK di Solo.

Dengan porsi pemberitaan besar dari media, cara Jokowi mendongkrak popularitas itu berhasil. Jokowi sukses melenggang ke ibu kota dengan 'nebeng' mobil Esemka. Meski sekarang mobil lokal ini tidak jelas nasibnya.

Sekarang, ketika Jokowi hendak nyapres, akankah menggunakan strategi serupa dengan 'nebeng' proyek Metro Kapsul, buatan PT Perkakas Rekadaya Nusantara (PRN) di Subang, Jawa Barat. Yang jelas Jokowi kemarin meninjau langsung proyek itu ke Subang, Jawa Barat. Lihat saja nanti.
[mtf]

Senin, 02 April 2012

Demonstran yang membuat demonstrasi jadi anarkis

{ PESISIR } Apakah polisi/ aparat yang tak berseragam, tapi mereka ber-baju demonstran yang membuat demonstrasi jadi anarkis, bakar2an rusak2an dll ???

hanya usul pada para atasan pak polisi & TNI..
jika ada demonstrasi, sebaiknya pengamanan oleh polisi, semuanya adalah oleh polisi & TNI atau aparat yang berseragam
karena sering dalam foto terlihat, pendemo yang ditangkap selain oleh polisi berseragam, juga tampak yang memegangi demonstran yang tertangkap adalah aparat/ polisi/ TNI yang tidak berseragam, bahkan dlm foto2, polisi/ aparat yang tidak berseragam ini sangat banyak dan berpakaian ala demonstran
Karena hal ini bisa timbulkan dugaan:
jangan2 yang jadi provokator adalah polisi tak berseragam tapi polisi/ aparat yang berbaju demonstran itu..
jangan2 yang mendorong tindak anarkis dalam demonstras adalah para polisi/ aparat yang berbaju demonstran itu
jangan2 polisi/ aparat berbaju demonstran itu yang melempari batu polisi berseragam, dan akhirnya polisi/ aparat berseragam punya alasan melempari batu, memukuli para demonstran
jangan2 yang melakukan mengawali pembakaran & pengrusakan fasilitas umum dll itu adalah para polisi/ aparat yang berbaju demonstran itu
jangan2 memang tugas dari polisi/ aparat yang berbaju demonstran itu adalah membuat demonstrasi jadi anarkis, tapi yang dituduh anarkis adalah masyarakat yang melakukan demonstrasi, agar masyarakat umum tidak simpati pada mahasiswa/ buruh/ masyarakat dll yang demonstrasi
Sumber Oleh : Putra Wardana