JPPR: Banyak Petugas KPPS Tak Jalankan Prosedur Buka TPS

Jumat, 11 Juli 2014 | 21:46 WIB 

AP PHOTO / TATAN SYUFLANA

Tempat pemungutan suara Pemilu Presiden
di kawasan kumuh Kota Jakarta, Rabu (9/7/2014). Pemilu memilih dua calon
presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo
berpasangan dengan Jusuf Kalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan banyak anggota kelompok penyelenggara
pemungutan suara (KPPS) tidak menjalankan prosedur saat membuka tempat
pemungutan suara (TPS). Setidaknya ada empat jenis pelanggaran menyangkut
pembukaan TPS.

"Di antara permasalahan yang muncul saat
Pembukaan di TPS adalah lokasi TPS tidak netral, petugas TPS tidak mengucapkan
sumpah atau janji, surat suara tidak diperiksa sebelum pemungutan suara, kotak
suara tidak diperlihatkan dalam keadaan kosong," ujar Deputi Koordinator JPPR
Masykurudin Hafidz, dalam keterangan medianya di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Masykurudin mengatakan, meski secara jumlah
banyak TPS yang dibuka tidak sesuai prosedur, namun jumlah tersebut tidak lebih
besar dibandingkan dengan yang sesuai prosedur.

Ia menjabarkan, berikut KPPS TPS yang dibuka di
luar prosedur berdasarkan pelanggarannya:

1. 
   

   Lokasi TPS tidak netral
   
   TPS 36 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur; TPS
   55 Sempajaya Selatan Samarida Selatan, Kalimantan Timur; TPS 2 Syahkuala,
   Banda Aceh (di halaman masjid); TPS 3 Bandaraya, Banda Aceh (di halaman
   masjid); TPS 17, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat (di
   tempat ibadah); TPS 8 Gunung Sari, Pamijahan, Bogor (Lokasi di kawasan
   masjid)

2. 
   

   Petugas TPS tidak mengucapkan sumpah atau
   janji
   
   TPS 14 Kota Raja, Kupang, Nusa Tenggara Timur; TPS 1 Samban, Bawean,
   Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (alasan karena pemilih sudah antre); TPS 8
   kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan TPS 1 Kecamatan Kota Atambua,
   NTT; TPS 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat (karena tidak ada panduan untuk sumpah
   KPPS); TPS 3 Desa Buker, Jirengik, Kabupaten Sampang; TPS 2 Berutung Baru,
   Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; TPS 2 Kulon Puger, Jember, Jawa Timur;
   TPS 2 Martapura Barat, Banjar, Kalimantan Selatan; TPS 70 Pekayon Jaya,
   Bekasi.

3. 
   

   Surat suara tidak diperiksa sebelum
   pemungutan
   
   TPS 17, Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat; TPS 14 Kota Raja, Kupang,
   NTT; TPS di Johor Baru

4. 
   

   Kotak suara
   tidak diperlihatkan dalam diperlihatkan keadaan kosong
   
   TPS 14 Kota Raja, Kupang, NTT; TPS 70 Pekayon, Bekasi

---

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Mendagri: Banyak Orang Kehilangan Proyek Karena Saya

Saat curhat di Ranah Minang, Gamawan bilang lelah mengurus negara ini.
Jum'at, 28 Maret 2014, 15:17 Hadi Suprapto, Arjuna Nusantara (Padang)

VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan curahan hati di kampung halamannya, Padang, Sumatera Barat, Jumat 28 Maret 2014, dalam acara sosialisasi administrasi kependudukan dan Undang-undang Desa. Dia mengatakan susah mengurus negara ini karena banyak yang tidak mengerti hidup bernegara.

"Panek kito mangurus negara iko (lelah kita mengurus negara ini)," kata Gamawan sambil tertawa saat dia bercerita tentang perjuangannya menerapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dia mengatakan, media menyerangnya berminggu-minggu saat memulai program KTP Elektronik. Banyak yang mengatakan, e-KTP tidak punya chip. Padahal, chip KTP Elektronik terletak di bagian dalam, sehingga bisa bertahan.

"KTP ini yang pegang tidak hanya orang kaya. Ada petani, nelayan, tukang batu, dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu dibuat sedemikian rupa agar bisa tahan lama," ujarnya.

Kemudian, Gamawan kembali bilang, "Susah mengurus negara ini," ketika membahas banyaknya argumen masyarakat yang menolak agama dicantumkan di KTP.

Dia menambahkan, KTP Elektronik banyak fungsi seperti untuk mengidentifikasi mayat, teroris, penjahat, dan sebagainya. Hal itu bisa dilakukan dengan sidik jari dan mata.

Menurutnya, wajar banyak pihak yang menolak KTP Elektronik. "KTP sebelumnya harus diganti setiap lima tahun. KTP Elektronik bisa menghemat uang negara Rp4 triliun per lima tahun karena berlaku seumur hidup. Sehingga, banyak orang yang kehilangan proyek karena saya." (umi)

© VIVA.co.id

---

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Korupsi e-KTP, Pejabat Kemendagri Jadi Tersangka

Sugiharto, PPK proyek e-KTP jadi tersangka korupsi.

Selasa, 22 April 2014, 16:10  Dedy Priatmojo, Taufik Rahadian

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto sebagai tersangka, Selasa 22 April 2013.

Sugiharto menjadi tersangka kasus korupsi terkait pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP). Pengadaan proyek tersebut menggunakan anggaran Kemendagri tahun 2011-2012.

"Dari hasil gelar perkara dan keterangan sejumlah pihak, ditetapkan S selaku pejabat pembuat komitmen di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri," kata juru bicara KPK Johan Budi.

Pada gelar perkara kasus itu, kata Johan, penyidik telah menemukan dua alat bukti cukup yang kemudian disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam pelaksanaan pengadaan e-KTP.

Sugiharto diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara. 

Dugaan korupsi pengadaan e-KTP pernah diungkap mantan Bendaharan Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Nazaruddin mengaku telah menyerahkan laporan terkait dugaan 12 proyek besar yang dimainkan oleh sejumlah pejabat negara dan anggota DPR. Salah satunya adalah proyek e-KTP.

Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games itu menyatakan ada konspirasi di balik tender pengadaan e-KTP. Dia menilai telah terjadi mark up proyek senilai Rp5,9 triliun yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2011-2012. Baca selengkapnya Korupsi e-KTP versi Nazaruddin. (ita)

© VIVA.co.id

---

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Nilai Proyek e-KTP yang Terindikasi Korupsi Rp6 Triliun

KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP sebagai tersangka

Selasa, 22 April 2014, 17:32 Dedy Priatmojo, Taufik Rahadian

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek
pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau biasa disebut e-KTP. Nilai proyek e-KTP ini mencapai Rp6 triliun.

Dari hasil penyelidikan, KPK kemudian menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Sugiharto sebagai tersangka. Dia diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut.

Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan, pengadaan proyek E-KTP tersebut menggunakan anggaran tahun
2011-2012. "Pagu anggaran pengadaan paket penerapan E-KTP tahun anggaran 2011-2012 adalah Rp6 triliun," kata Johan, Selasa 22 April 2014.

Namun, Johan mengaku belum mendapat informasi mengenai total kerugian yang dialami negara akibat
tindak pidana korusi ini.

Lebih lanjut Johan mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat. Johan juga tidak membantah bahwa selain laporan itu, informasi didapat dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin yang pernah menyinggung soal proyek E-KTP.

"Pengaduan masyarakat itu kalau tidak salah tahun 2012. Salah satu informasi bisa jadi didapat dari
Muhammad Nazarudin," jelasnya.

Sugiharto diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dari proyek tersebut sehingga merugikan keuangan negara. (ita)

© VIVA.co.id

---

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Korupsi e-KTP, KPK Geledah Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri

Selasa, 22 April 2014, 21:35 Dedy Priatmojo, Erick Tanjung, R. Jihad Akbar

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa 22 April 2014.

Pantauan VIVAnews, sekitar tujuh penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di gedung pendataan penduduk tersebut. Enam orang di antaranya mengenakan rompi berlogo KPK di punggung dan satu perempuan dari petugas tanpa rompi.

Dari informasi yang dihimpun, satgas pemberantasan korupsi itu mulai bekerja sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka tampak naik turun lift gedung.

Sementara itu, ruang lobi kantor dikunci dan dijaga oleh petugas keamanan internal. Diluar lobi, terparkir mobil dinas Toyota Camry bernomor polisi B 1893 RFS.

"Iya ini mobil Direktur (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal ependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto)," kata seorang pegawai kantor tersebut yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun saat ditanya apakah direktur ada didalam bersama penyidik KPK, pegawai tersebut bungkam. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Geledah Dua Lokasi Sementara itu di kantor Kementerian Keuangan, Wakil Ketua KPK, Bambang
Widjojanto mengatakan, penyidik KPK mengeledah dua lokasi yang terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk bebasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP).

Menurut Bambang, pengeledahan itu merupakan tahapan dari pendalaman kasus.

"Ya itu kita sudah beberapa kali ekspose, sudah meningkatkan tahapannya dan tadi sudah dilakukan di dua tempat kalau nggak salah. Salah satunya di gedung depan Toko Bata di Kalibata atau dimana gitu," ujar Bambang

Bambang mengungkapkan, kasus yang menjerat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi ependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto itu, sudah didalami KPK sejak lama. Pengembangan kasus dilakukan melalui banyaknya laporan dari masyarakat
mengenai pelaksanaan program tersebut.

"Sudah kami periksa semua. Sampai teknologinya juga kita periksa," ucapnya.

Saat ini KPK masih menghitung kerugian negara yang hilang karena kasus tersebut. Meskipun saat ini KPK sudah memiliki estimasi kasar berapa besar kerugian tersebut.

"Biasanya kami belum sebut. Kan nanti minta dihitung lagi sama BPK atau BPKP. Estimasi jumlah itu pasti ada," terang Bambang

Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau biasa disebut e-KTP ini, KPK telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. (umi)

© VIVA.co.id

---

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

PDI Perjuangan Menghindari Istilah Membangun Koalisi

Antara - 20 April 2014 15:18 wib

Metrotvnews.com, Semarang: Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) Perjuangan dan Joko Widodo, calon presiden dari "partai banteng moncong putih", menghindari istilah membangun koalisi jika kelak menang dalam Pemilu Presiden, 9 Juli 2014.

"Arah politik PDI Perjuangan dan Pak Jokowi,
sapaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membangun kerja sama politik pembangunan pemerintahan Indonesia ke depan," kata Sekretaris DPP PDI Perjuangan Tjahjo di Semarang, Ahad (20/4/2014).

Menurut Tjahjo, PDI Perjuangan belajar dan mencermati gelagat perkembangan dinamika pada koalisi parpol-parpol 10 tahun terakhir yang menjadi mayoritas di DPR. Nyatanya, mereka gagal mengambil
keputusan yang solid dalam setiap proses di Parlemen.

"Kasihan rakyat," ujar Tjahjo.(Antara)

(Ich)

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Kata Jokowi Tentang Stiker Jokowi-JK

Minggu, 20 April 2014 | 15:04 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Stiker yang bergambar bakal calon presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beredar di Taman Suropati, Minggu (20/4/2014) pagi. Warga terkejut dengan persebaran stiker tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo menanggapi santai beredarnya stiker Jokowi-Jusuf Kalla yang dibagikan oleh seorang pria di Taman Suropati, Minggu pagi tadi. Dia tidak merasa didahului, meski dia belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2014.

"Iya enggak apa-apa, beredar saja. Tapi kan, sudah saya jawab, memang belum ada," kata Jokowi, di
Taman Suropati 7, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Jokowi mengatakan tindakan relawan untuk membagi-bagikan stiker Jokowi-JK itu bukanlah tindakan
yang "mendahului". Sebab, di masa demokrasi ini, setiap warga berhak untuk menyampaikan pendapatnya.

Jokowi berjanji, dia akan segera mengumumkan nama bakal cawapresnya jika memang sudah ditemukan. Dia tidak akan menyembunyikannya atau merahasiakannya. "Saya sih senang-senang terus. Kalau nanti memang sudah ada nama (cawapres)nya, saya kasih tahu, kayak dulu pas deklarasi capres," kata Jokowi.

Sekadar informasi, stiker itu dibagikan kepada warga yang sedang melakukan aktivitas di Taman Suropati,
Minggu (20/4/2014) pagi tadi. Stiker berukuran 5x5 centimeter itu memuat foto Jokowi dan JK sedang bersanding mengenakan jas dan peci hitam. Ada dua variasi dalam stiker yang dibagikan tersebut.

Pertama, "Jokowi-JK Fans Club siap mengusung Jokowi-Jusuf Kalla 2014 Serasi - Sederhana Cerdas Integritas. Indonesia Hebat Indonesia Baru Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2014-2019". Kedua, stiker itu bertuliskan "Jokowi-JK Fans Club Siap Mengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Gabungan Nusantara 2014-2019 Sederhana, Cerdas, Integritas".

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Ana Shofiana Syatiri

Sumber Berita : Kompas.com

Artikel : PDI Perjuangan

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Sejumlah Pimpinan MPR/DPR sampai Elite Partai Diprediksi Gagal Lolos ke Senayan

Minggu, 20 April 2014 | 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Nama besar, posisi, dan jabatan tidak menjamin seorang calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan hasil hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sejumlah menteri, pimpinan MPR/DPR RI, hingga elite partai 

diprediksi gagal melenggang ke Senayan.

Salah satu yang diprediksi tidak lolos adalah Menteri Pertanian Suswono, yang maju sebagai caleg
Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X. Di dapil ini, PKS bersama Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperkirakan tidak mendapatkan kursi.

Hal yang sama terjadi pada Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, yang kembali jadi caleg Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapil Jawa Tengah VI, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil Jawa Tengah VIII. Lukman tak mampu meraih suara memuaskan di dapilnya yang mencakup Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Di daerah ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diprediksi akan mendapat kursi terbanyak.

Sementara itu, Taufik yang merupakan Sekretaris Jenderal PAN maju di dapil yang meliputi Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga. Di daerah ini, hampir semua partai mendapat 1 kursi, kecuali PAN, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang.

Tak hanya itu, sejumlah elite partai juga harus siap-siap meninggalkan kursi empuk DPR dan merelakannya
untuk caleg lain. Petinggi partai yang diperkirakan tidak lolos adalah Ketua Umum PBB MS Kaban dari dapil Jawa Barat V. Untuk pemilu kali ini, sejumlah lembaga survei memprediksi PBB tidak lolos ke Senayan. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar juga sulit melawan dominasi PKB, PDI-P, dan Partai Golkar.

Petinggi partai lain, seperti Taufik Basari (Nasdem) dan Ketua DPP PAN Didik J Rachbini, diperkirakan
terhenti di dapil DKI Jakarta III. Caleg yang baru saja berpindah partai, seperti caleg Hanura Yusuf Supendi (sebelumnya PKS), Lili Wahid (sebelumnya PKB), dan caleg Partai Nasdem Effendy Choirie (sebelumnya PKB), juga bakal sulit kembali ke Senayan.

Hasil hitung cepat yang dilakukan SMRC ini menarik sampel 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 545.647 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling yang terdistribusi secara proporsional di setiap dapil. Margin of error dari hasil hitung cepat ini kurang-lebih sebesar 1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil hitung cepat ini bukan hasil resmi perolehan suara. Penghitungan resmi surat suara dan hasil
rekapitulasinya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada awal Mei 2014.

Penulis : Sabrina Asril
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Sumber Berita : Kompas.com

Artikel : PDI Perjuangan

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Indonesia Butuh Presiden yang tidak Emosional - 24 Maret 2014 20:25 wib

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang tidak emosional.

Karena itu, sikap emosional sebagaimana ditunjukkan oleh calon presiden (capres) Partai Gerindra  Prabowo Subianto saat kampanye terbuka dan diduga sebagai sindiran ke capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Joko Widodo (Jokowi) dengan istilah `Pemimpin Boneka` justru tidak akan mendapatkan simpati publik.

"Kestabilan emosi pemimpin bisa terlihat dari caranya dia berkomunikasi. Dengan Indonesia yang majemuk, butuh kesabaran pemimpin dalam  mengemong rakyatnya. Apa jadinya kita punya presiden pemarah?,"sergah Ari Junaedi, Senin (24/3).
Dia kemudian mengacu hasil penilaian para guru besar perguruan tinggi se Indonesia  soal calon pemimpin nasional yang dirilis Pool Tracking, yang menempatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai pemeringkat atas.  Aspek-aspek penilaian selain kepemimpinan juga pada tingkat emosional pemimnpin.
Nama Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berada di luar lima besar hasil penilaian para mahaguru berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam fokus group discusion Pool Tracking.
Ari Junaedi melihat hasil penilaian para guru besar tersebut memberikan paradigma baru penilaian capres mendatang. Penilaian tersebut makin memperkaya selera pemilih di pilpres mendatang.
"Hasil penilaian para guru besar tersebut menunjukkan aspek emosional para kandidat menjadi salah satu penilaian utama," jelas Ari.
Menurut pengajar Program Pascasarjana UI, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dr Soetomo Surabaya, dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, tidak selalu persoalan Indonesia harus dihadapi dengan gaya komunikasi temperamental.
"Ada kalanya butuh komunikasi solutif, bukan sekadar komunikasi gertak sambal. Menurut saya, cara cara yang ditampilkan Prabowo jauh dari kaidah komunikasi solutif. Lebih banyak marahnya ketimbang komunikasi yang menyejukkan," ujarnya.
"Pemimpin butuh kestabilan emosi dan hal ini bisa dijadikan patokan pemilih untuk menentukan calon presidennya," imbuh peraih penghargaan World Customs Organization Sertificate of Merit 2014 karena pola pengajaran ilmu komunikasinya yang inspiratif.
Sedangkan politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai apa pun dan siapa pun yang menyindir dan mengejek Jokowi sebagai bagian dari kampanye, sehingga itu memang sah-sah saja.
"Tetapi rakyat punya pilihan masing-masing, sekarang kan yang milih bukan elite, tetapi rakyat secara langsung sehingga semakin disindir, dijelek-jelekkan, dienyek-enyek, saya yakin kecintaan publik pada Jokowi malah meningkat," katanya.
Menurut Wakil Ketua DPR ini, sekarang masyarakat ingin politik santun, dengan nilai, ide, dan gagasan.
"Kalau marah-mmarah, masyarakat akan melihat secara langsung, jadi makin marah mereka (elite), makin baik untuk Pak Jokowi. Makin mengejek Jokowi, masyarakat makin baik buat Jokowi," jelas Pramono.(*)

(Agt)

Sumber Berita : metrotvnews.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

PDI-P Sayangkan Demo Mahasiswa Sambut Jokowi di ITB

Kamis, 17 April 2014 | 16:17 WIB 

Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyayangkan adanya aksi demonstrasi mahasiswa saat Joko Widodo (Jokowi) datang ke Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (17/4/2014). Aksi demonstrasi itu dianggap berlebihan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah menjelaskan, kedatangan Jokowi ke ITB dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan bakal calon presiden. Ia diundang oleh Rektor ITB Akhmaloka dalam rangka penandatanganan nota kerja sama antara Pemda DKI dengan ITB. Kerja sama itu adalah pencanangan Bandung sebagai smart city yang juga melibatkan DKI Jakarta.

"Protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Bandung pada kedatangan Jokowi ke kampus ITB dengan tuduhan politisasi kampus adalah sikap yang tidak sesuai kondisi obyektifnya," kata Basarah, dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/4/2014).

Basarah mengatakan, Jokowi berhak memenuhi undangan tersebut karena kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. Sebaliknya, jika tak memenuhi undangan tersebut, Jokowi akan dianggap tak menjalankan tugasnya sebagai gubernur.

"Saat ini juga bukan masa kampanye pilpres, dan memang belum dimulai," kata Basarah.

Diberitakan sebelumnya, kedatangan Jokowi di Kampus ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut demonstrasi ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu. Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus".

Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.

Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Jokowi Disambut Demo Mahasiswa di Kampus ITB

Kompas.com Kamis, 17 April 2014 | 13:48 WIB 
Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan.

BANDUNG, KOMPAS.com — Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (17/4/2014), disambut unjuk rasa ratusan mahasiswa. Kericuhan sempat mewarnai aksi demonstrasi tersebut. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, yang berada satu mobil dengan Rektor ITB Akhmaloka serta rombongan, hendak masuk ke dalam kampus. Rupanya, ratusan mahasiswa itu telah menduduki akses masuk kampus terlebih dahulu.

Ratusan mahasiswa berkerumun di tepi jalan. Ada yang membentangkan spanduk bertuliskan "tolak politisasi kampus". Saat rombongan Jokowi dan rektor hendak masuk ke dalamnya, kericuhan terjadi. Mobil pengawal pribadi Jokowi yang ada paling depan jadi bulan-bulanan teriakan mahasiswa. 

Mahasiswa memblokir jalannya mobil itu dengan spanduk sambil berteriak-teriak. Polisi dan para petugas keamanan kampus berhasil membuat para mahasiswa mundur.

Di tengah kericuhan, mobil yang dinaiki Jokowi dan rektor ITB tak jadi masuk kampus. Mobil sedan hitam itu melaju menuju Jalan Ir H Juanda dan masuk ke kediaman dinas rektorat. Sementara mobil Jokowi dan rektor pergi, mobil pengawal Joko Widodo masih terjebak di kerumunan mahasiswa. Sekitar 10 menit kemudian, mobil itu baru bisa keluar dari barikade mahasiswa.

Jokowi datang ke kampus tersebut untuk memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa. Belum diketahui, apakah insiden tersebut membuat bakal capres dari PDI Perjuangan ini jadi melaksanakan kuliah umum atau tidak.

Sumber Berita : Kompas.com
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Alumni ITB Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi

Sabtu, 19 April 2014 | 16:52 WIB 
Kompas.com/Meidella Syahni Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 an alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada calon presiden dari PDI-P Joko Widodo. Dalam deklarasi yang disampaikan Sabtu (19/4/2014) di Jakarta, komunitas alumni ITB bertekad memenangkan Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019. 

"Kami percaya bahwa Jokowi akan mengutamakan dialog ketimbang monolog. Menjauhkan kita dari ketakutan dan teror, menegakkan kemanusiaan dan penghormatan akan HAM. Memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang dan memastikan tidak ada yang terabaikan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat," ujar Ammarsjah Koordinator Komunitas Alumni ITB. 

Deklarasi yang diikuti alumni dari tahun 1970 hingga 2005 dari berbagai jurusan ini, katanya, berangkat dari keprihatinan luar biasa dari para alumni terkait nama-nama calon presiden yang muncul selama masa pemilihan legislatif. Mereka menilai Jokowi satu-satunya calon presiden yang tidak pernah terlibat dosa masa lalu. 

Lebih lanjut Ammar mengatakan, masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah akibat kesalahan masa lalu. Karena itu, katanya, tidak mungkin masyarakat akan mengembalikan negara ini kepada mereka orang-orang orde lama.

"Sebagian dari kita disini dulu pernah merintis petisi menolak Soeharto. Hari ini dengan mendukung Jokowi, dengan kata lain kita membuat petisi menolak menantu Soeharto. Jangan sampai sepuluh tahun lagi kita membuat petisi menolak cucu Soeharto," tandasnya. 

Meski banyak pihak yang meragukan kemampuan Jokowi, komunitas ini memandang persoalan bangsa memang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dalam satu periode. "Jangan sampai kita alergi pada kekuasaan lalu meninggalkan peluang untuk perbaikan. Kalau ada yang mengatakan Jokowi tidak punya visi kami tidak sepakat. Bagaimana bisa orang yang tidak punya visi bekerja menata kota Solo dan Jakarta seperti itu," katanya lagi. 

Terkait penolakan sejumlah mahasiswa ITB terhadap Jokowi beberapa hari lalu, alumni lainnya, Firdaus Ali mengatakan deklarasi ini tidak ada hubungannya dengan penolakan tersebut. Ia juga menegaskan dukungan ini tidak akan menjadi momentum sesaat. "Hari ini kita nyatakan dukungan, kalau nanti Jokowi mengecewakan kita akan bertemu lagi untuk meluruskan dia," katanya.

Penulis	: Meidella Syahni
Editor	: Wisnubrata

Sumber Berita : Kompas.Com
 
Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Hasil Rapat: Koalisi PPP dengan Gerindra Batal demi Hukum!

Sabtu, 19 April 2014 | 06:42 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memutuskan, langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berkoalisi dengan Partai Gerindra, termasuk dukungan untuk pengusungan bakal calon presiden Prabowo Subianto, batal demi hukum.

Keputusan tersebut merupakan isi hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung sejak Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Bunyi putusan yang merupakan poin
kedua itu adalah:

Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Jumat (18/4/2014) bertentangan dengan AD/ART partai, dengan demikian batal demi hukum.

Keputusan soal koalisi baru dibahas dalam forum rapat pimpinan nasional merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Nasional II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan berakhir pada Minggu (9/2/2014). Menyusul manuver Suryadharma terkait Partai Gerindra, rapat harian pengurus pun memutuskan mempercepat pelaksanaan rapimnas, yaitu menjadi Sabtu siang, hari ini.

Semula, rapimnas rencananya digelar setelah proses penghitungan suara pemilu legislatif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, rapat harian semalam mengubah rencana itu dalam poin keputusan nomor 3 yang berbunyi lengkap:

Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai
sebagaimana amanat Mukernas II PPP di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.

Romahurmuziy menyatakan, keputusan yang diambil dalam rapat harian ini sah menurut hukum. Pasalnya, rapat dihadiri dan diputuskan oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. "Pasal 57 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan, Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari anggota pengurus harian. Artinya, rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 anggota PH DPP," ujar dia.

Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat. Pada Jumat petang, Suryadharma dan Prabowo menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya, kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah tersebut yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai. Ada 11 poin kesepakatan dibuat dari rapat tersebut. (Baca: "'Penentang' Suryadharma di PPP Bergerak...")

Seusai pertemuan dengan Prabowo, Suryadharma mengatakan siap mendukung Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari partai berlambang kabah ini, bahkan menyatakan terharu untuk dukungan yang tanpa pengajuan syarat tersebut.

Keputusan Suryadharma untuk merapat ke Gerindra ini sejak awal memang sudah mendapatkan penentangan dari jajaran internal partainya. Langkah Suryadharma yang secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno dianggap menyalahi hasil Mukernas PPP.

Mukernas memutuskan untuk menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Sempat muncul pula wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya hingga akhirnya mendeklarasikan koalisi itu.

---

Ikuti perkembangan
berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014
• Kisruh dalam PPP

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : KOMPAS.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

"Penentang" Suryadharma di PPP Bergerak...

Sabtu, 19 April 2014 | 05:49 WIB

AMBARANIE NADIA K.M Suryadharma Ali mendukung pencapresan Prabowo Subianto sekaligus deklarasikan koalisi PPP-Gerindra dalam jumpa pers di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (18/4/2014). Dua kubu di partai itu menggelar kegiatan yang
berbeda. "Penentang" Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mulai bersuara dan bergerak.

Pada Jumat petang, Suryadharma dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh
kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah ini yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Di antara mereka yang hadir adalah Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai.

Berikut ini hasil keputusan rapat pengurus harian DPP PPP yang ditandatangani Romahurmuziy:

1. Bahwa kehadiran dan orasi politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam
   kampanye terbuka 23 Maret 2014 di SUGBK adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsoen politik, mempertontonkan perilaku politik yang over acting dan menjatuhkan moral kader partai di semua tingkatan, merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan Mukernas II PPP dan surat instruksi DPP PPP No 1109/2013 tentang Instruksi Harian Pemenangan Pemilu.
2. Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres
   manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Hari Jumat 18/04/2014 bertentangan dengan AD/ART partai dengan demikian batal demi hukum.
   
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas II PPP
   di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.
4. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah DPP PPP sesuai ketentuan pasal 56
   ART PPP secara bersama-sama sebagai satu-satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.
5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian
   keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin TIDAK PERNAH ADA karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP, tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP, bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP pada 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian nama-nama sebagaimana tersebut
   di atas tetap menduduki posisi dan jabatannya.
6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai wakil ketua umum
   DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP khususnya pasal 12 ART PPP.
7. Menyatakan bahwa reposisi Sekretaris Jenderal DPP PPP HM Romahurmuziy
   sebagaimana beredar dan disampaikan di media massa tidak pernah ada mengingat proses pengambilan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.
8. Memberikan peringatan keras pertama kepada saudara Djan Faridz sebagaianggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.
   
9. Memberikan peringatan pertama kepada saudara Syaifullah Tamliha untuk tidak
   
   lagi menyebarkan berita bohong mengatasnamakan DPP PPP.
10. Memberikan peringatan pertama kepada KH Nur Muhammad Iskandar agar
    senantiasa bertindak sesuai dengan konstitusi (AD/ART) PPP dan keputusan partai yang diambil secara sah.
11.  Memberikan peringatanpertama kepada Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali agar tidak memposisikandirinya di atas konstitusi (AD/ART) PPP, tetap berada pada jalur konstitusi
    
    (AD/ ART) dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah.

---

Ikuti
perkembangan berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014
• Kisruh dalam PPP

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Sumber Berita : Kompas.com

Logo PDI Perjuangan (Logo PDI-P)

Read More

Jokowi Telah Kerucutkan Nama Cawapres Idealnya

Jumat, 18 April 2014 | 16:50 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerjaan tol layang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama calon wakil presiden pendampingnya.

Menurut Jokowi, ia sendiri yang akan memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Sudah mengerucut (nama cawapres). 

Tapi, tetap belum (diputuskan)," kata Jokowi, di rumah dinasnya, di Taman Suropati 7, Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Jokowi menjelaskan, cawapresnya dapat datang dari kalangan mana pun. Baik dari kalangan militer, profesional, maupun ahli ekonomi. Selain itu, Jokowi juga membuka peluang bahwa calon wakil presidennya bisa datang dari kaum muda ataupun tokoh yang sudah tua.

Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu juga tak memandang cawapresnya dari jenis kelamin. "Pokoknya semuanya (masuk) hitungan. Yang pasti keputusannya ada di saya," kata Jokowi.

Berulang kali pula, Jokowi memberi sinyal akan mengumumkan lima nama kandidat cawapresnya. Kendati demikian, hingga kini, Jokowi belum mengumumkannya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya selektif untuk menentukan calon wakil presiden yang bakal mendampingi Jokowi. Kriteria pertama adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun dan mampu memosisikan diri untuk tidak melampaui kewenangan presidennya.

Kriteria selanjutnya, bakal cawapres harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program pro-rakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno. 

Nama-nama figur yang mengemuka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; Ketua KPK Abraham Samad; Menko Perekonomian Hatta Rajasa; mantan KSAD TNI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu; Panglima TNI Jenderal Moeldoko; serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

---

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Bambang Priyo Jatmiko

Sumber Berita : Kompas.com

Read More

PDI Perjuangan: Biar Saja Jokowi Dicela

Jakarta – Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait mengatakan, ada pro dan kontra Jokowi dicalonkan menjadi presiden. Meski begitu, menurutnya, survei tetap menunjukkan Jokowi paling banyak dipilih masyarakat.

“Kalau boleh jujur, kompetitor Jokowi pasti adalah yang ingin Jokowi bertahan (jadi gubernur),” ujar Maruarar seusai rilis Survei Mengukur Kualitas Personal Para
KandidatCapres-Cawapres 2014, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Maruarar mengatakan, partainya harus mengkaji pandangan-pandangan tersebut. Menurutnya, mayoritas penduduk Indonesia menginginkan Jokowi menjadi presiden. Ia menuturkan, bukti dari survei-survei menunjukkan Jokowi selalu teratas.

Ia juga mengatakan tidak bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa kecil seperti orang-orang yang kontra Jokowi nyapres. Menurutnya, survei tahun ini sudah stabil dan Jokowi selalu yang paling banyak dipilih.

Ia berharap tahun 2014 menjadi tahun rekonsiliasi. Sebab, menurutnya, Indonesia sudah banyak menghabiskan waktu untuk pertarungan elite politik. Ia menambahkan, saat ini Indonesia perlu seorang presiden yang mampu merangkul kekuatan, baik masyarakat maupun elite politik, agar pembangunan dapat berlangsung efisien.

Menurutnya, diajukannya Jokowi menjadi capres karena PDI-P menempatkan pilihan masyarakat di atas partai. “Biar saja dia diserang. Biar matang, dewasa. Presiden pasti punya kekurangan. Tapi, apa Jokowi diam saja?” ujarnya.

<sumber: kompas.com>

http://waraswasistojabar.com/pdi-perjuangan-biar-saja-jokowi-dicela.html

Read More

PDIP: Tiga Agenda Utama Kepemimpinan Nasional Mendatang

BALI — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ada tiga agenda utama PDI Perjuangan pada konsep kepemimpinan nasional mendatang.

“Pasangan pemimpin nasional mendatang, yang terpenting mampu mengatasi tiga agenda utama meliputi kewibawaan negara, pertumbuhan ekonomi, serta kerukunan masyarakat,” kata Hasto Kristiyanto menjelang kampanye terbuka di Lapangan Kopral I Wayan Surem, di Desa Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (22/3).

Hasto menjelaskan, dari ketiga agenda utama tersebut adalah, pertama, pasangan pemimpin nasional mendatang mampu mengatasi kewibawaan negara yang merosot.

Dengan meningkatkan kewibawaan negara, kata dia, sejalan dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.

Kedua, mampu mengatasi persoalan ekonomi, seperti persoalan pangan, energi, ketenagakerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya pada tataran makro, tapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. “Realitasnya, masih banyak rakyat hidup miskin,” katanya.

Kemudian ketiga, kata dia, mampu mengatasi persoalan intoleransi di tengah masyarakat. Hasto menjelaskan, bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tapi saat ini keramahan tersebut telah luntur. “Bentrok antar kelompok masyarakat lebih sering terjadi,” katanya.

Menurut dia, pemimpin mendatang harus mampu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat, sehingga masyarakat hidup rukun dan toleran.

<sumber: republika.co.id>

http://waraswasistojabar.com/pdip-tiga-agenda-utama-kepemimpinan-nasional-mendatang.html

Read More

Jokowi Ingatkan Pilih Caleg yang Tidak Banyak Janji

BANDARLAMPUNG — Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Joko Widodo(Jokowi) mengingatkan masyarakat agar memilih calon legislatif yang tidak banyak mengumbar janji.

“Yang dilihat dari seorang pemimpin itu apa? Kerjanya! Bukan hanya janji-janji. Janji-janji udah kebanyakan. Rakyat ingin lihat pemimpin kerja. Kalau pemimpin kerja, gak akan ada jalan rusak seperti itu. Itu yang baru saya lihat, yang lain gak tahu,” kata Jokowi di Lampung Tengah, Sabtu (22/3).

Jokowi berjanji jika PDI-P menang mutlak di Lampung maka tidak akan ada jalanan yang rusak. “Kalau nanti PDI-P menang di Lampung, masalah jalan itu kecil. Kan duit APBD banyak, tapi ra teko nggon (tidak sampai sasaran),” kata Jokowi saat orasi di Lapangan Rejo Basuki, Seputih Raman, Lampung Tengah.

Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat agar pintar dalam memilih wakil rakyat saat pemilu legislatif (pileg) maupun saat pemilihan presiden(pilpres). “Saya hanya mengingatkan, ini tahun penentuan. Kalau salah pilih presiden atau caleg, nunggunya masih lima tahun, kesuen(kelamaan),” katanya.

Masyarakat, menurut Jokowi, hendaknya memilih pemimpin yang tidak hanya beri janji tapi kerja nyata. Sebelum melakukan kampanyeterbuka, Jokowi berhenti di daerah pasar Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah untuk menyapa warga.

Setelah itu Jokowi, ditemani calon gubernur Lampung dari PDI-P, Berlian Tihang, mampir ke sebuah warung bakso Metro di pasar Kota Gajah untuk makan dan minum. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Lapangan Rejo Basuki. Dalam perjalanan tersebut, jalan yang dilalui rombongan rusak parah.

<sumber: republika.co.id>

http://waraswasistojabar.com/jokowi-ingatkan-pilih-caleg-yang-tidak-banyak-janji.html

Read More

Inilah Alasan Megawati Berikan Mandat Buat Jokowi

Badung – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka rahasia mengapa memberikan mandat calon presiden kepada Joko Widodo atau Jokowi.

“Kenapa saya memilih Jokowi untuk diberikan mandat sebagai calon presiden. Karena Jokowi tidak hanya populer, tapi dia bekerja, tulus, memiliki komitmen, dan kepribadiannya sederhana,” kata Megawati dalam orasinya pada kampanye terbuka di Lapangan Kopral I Wayan Surem di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (22/3).
Megawati menjelaskan dirinya sudah mengamati Jokowi dan gaya kepemimpinannya sejak masih menjadi Wali kota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, Jokowi tipikal pekerja keras yang bekerja dengan tulus untuk membangun masyarakat dan daerahnya.

Selain itu Jokowi, juga berkepribadian sederhana dan perilakunya apa adanya.

“Dengan kondisinya, Jokowi menjadi populer di berbagai daerah di Indonesia. Kalau kemudian Jokowi populer, bukan karena pencitraan untuk mencari popularitas, tapi memang sudah karakter dan kepribadiannya seperti itu,” katanya.

Presiden kelima Republik Indonesia ini menjelaskan, Indonesia adalah kaya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga jika dikelola dengan baik maka akan menjadi Indonesia hebat, yakni negara yang diperhitungkan di dunia.

Menurut Megawati, menjadi pemimpin Indonesia tidaklah mudah, karena tidak bisa dengan cara curang.
“Pemimpin bukan sekadar presiden, tapi tokoh yang memiliki mata hati, mengayomi, adil, dan jujur. Itu figur yang saya cari,” tegas Mega.

Menurut dia, pemimpin juga harus memilki komitmen dan kepedulian untuk mensejahterakan rakyat.
Megawati mengakui, dirinya sudah menginventarisasi beberapa nama untuk diusung sebagai calon presiden tidak ada yang cocok karena ada saja kelemahannya, sampai akhirnya muncul si kerempeng.

“Tapi walaupun kerempeng dia sesungguhnya bertenaga banteng. Dia adalah Jokowi,” katanya.

Megawati menjelaskan, suatu hari saya bertanya pada Jokowi, “Kamu mau jadi presiden?”.

Jokowi menjawab, “Kalau ditugasi ibu, saya siap. Saya ini petugas partai”.

<sumber: beritasatu.com>

http://waraswasistojabar.com/inilah-alasan-megawati-berikan-mandat-buat-jokowi.html

Read More

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut hak pilih atas 202.280 warga negara Indonesia (WNI)

Penulis : Deytri Robekka Aritonang , Editor : Laksono Hari Wiwoho , Selasa, 25 Maret 2014 | 12:29 WIB

HERUDIN

Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menerima dokumen dekrit dari Aktivis LSM yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia usai membacakan Dekrit Rakyat Indonesia jelang pelaksanaan Pemilu 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014). Dalam isi Dekrit Rakyat Indonesia tersebut para aktivis menyerukan kepada parpol, caleg, capres, cawapres agar melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta mengutamakan penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat dalam program-programnya. TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut hak pilih atas 202.280 warga negara Indonesia (WNI). Namun, nama-nama tersebut tetap tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014.

"KPU sudah melakukan validasi terhadap 202.280 nama pemilih yang tidak memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perbaikan DPT, Selasa (25/3/2014), di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, pemilih-pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya karena beberapa faktor. Di antaranya, 108.450 orang meninggal dunia, 661 orang menjadi anggota TNI/Polri, 635 orang belum cukup umur dan belum menikah. Selain itu, 41.541 orang pindah domisili, 13.099 orang tidak dikenal saat verifikasi di lapangan, dan 37.870 orang pemilih ganda.

Komisioner KPU, Ferry Pamungkas, mengatakan bahwa KPU tidak menghilangkan nama ratusan ribu nama pemilih itu. Meski demikian, dalam DPT yang diserahkan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS), nama tersebut akan diarsir. "Nama-nama itu tidak akan diberi formulir C6 (undangan memilih)," ujar Ferry pada kesempatan yang sama.

Ferry mengatakan, DPT terakhir yang ditetapkan KPU berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 240 Tahun 2014 yang diterbitkan pada 15 Februari 2014. Berdasarkan SK tersebut, jumlah pemilih yang tercatat di DPT adalah 185.822.507 orang.

Sumber Berita :

Read More